Jumlah Nagari Mandiri di Lima Puluh Kota Meningkat

Lima Puluh Kota, - Data sementara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. "Jika pada tahun 2023 jumlah nagari mandiri ada 18, pada tahun 2024 ini meningkat menjadi 36 nagari, " ujar Kepala DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota Endra Amzar pada rapat koordinasi IDM bersama nagari, kecamatan dan Perangkat Daerah pada Kamis (13/06/2024) di Aula DPMDN Kab. Lima Puluh Kota. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Disparpora Syukri Anda dan Kepala Kesbangpol Elsiwa Fajri.

Rekapitulasi Perkembangan IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 terdapat sebanyak 1 nagari tertinggal, 1 nagari berkembang, 41 nagari maju, dan 36 nagari mandiri. Endra Amzar menyebutkan  bahwa data tersebut akan dilakukan verifikasi sebelum diajukan ke Provinsi dan Kemendesa PDTT. “Tujuan diadakan rapat ini adalah melakukan verifikasi nagari bersama perangkat daerah yang  mungkin data-data yang dimasukkan belum lengkap sehingga berpotensi menaikkan status nagari tersebut, ” tuturnya.

Baca juga: Sumbar Tertinggal Jauh, Awal Mei Tol di Aceh Tersambung Seluruhnya

“Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, ” terang Endra Amzar. “Namun nanti akan ada revitalisasi Indeks Desa Membangun (ID) menjadi Indeksi Desa (ID) dengan menetapkan 6 dimensi dan 48 indikator, ” tambahnya. Ia menjelaskan dengan adanya keterbukaan dan transparansi data yang terupdate mendorong terciptanya perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang Komprehensif. Dengan begitu implementasi pembangunan akan berdasarkan pada kebutuhan desa, bukan sekedar keinginan, apalagi hanya kepentingan elit desa semata.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan  Masyrakat P3MD Kab. Lima Puluh Kota Syaiful menyebutkan Indeks Desa Membangun dapat digunakan sebagai pengukuran tingkat kemajuan desa. “IDM sebagai basis data pembangunan Indonesia tingkat nasional, provinsi, kabupaten, level desa dan pihak ketiga, ” terangnya. (**).

Baca juga: Sodik Mujahid: Pembangunan Taman Wisata Sejarah Salatiga Butuh DED dan ‘Master Plan’